Bambang Haryo Imbau Masyarakat Gunakan Produk Dalam Negeri

12-10-2017 / KOMISI VI

Untuk mencegah semakin berkembangnya industri asing di Indonesia, Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menghimbau kepada seluruh masyarakat luas agar mau menggunakan produk-produk hasil buatan dalam negeri. Hal tersebut dimaksudkan agar produk-produk dalam negeri yang ada saat ini tetap mampu bertahan dan bersaing dengan produk asing yang mulai membanjiri pasar tanah air.

 

“Kita harus cinta produk dalam negeri. Sebagai corong dari masyarakat, Komisi VI DPR akan terus menyuarakan agar masyarakat mau menggunakan produk dalam negeri sebagai prioritas demi keberlangsungan industri kita,” ujar Bambang Haryo saat rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Asosiasi Aneka Industri keramik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).

 

Menurutnya, itu adalah satu-satunya cara untuk mencegah industri asing masuk di dalam negeri. Karena saat ini Indonesia sudah terlanjur mengikuti satu perjanjian (AFTA-red). “Padahal seharusnya kalau kita belum siap, sebaiknya tidak usah ikut perjanjian. Tetapi ternyata kita ikut, meski kita belum mampu untuk ikut di dalamnya. Akhirnya yang tergerus adalah industri kita. Jadi satu-satunya cara mengantisipasinya adalah masyarakatlah  yang kita sadarkan, bahwa harus menggunakan produk dalam negeri,” ujarnya.

 

Secara mutu, produk dalam negeri tidak kalah bagus daripada produk-produk China, “Semoga keprihatinan kita semua ini dapat dicarikan solusi terbaik, sehingga permasalahan ini bisa selesai sebelum akhir tahun ini. Agar pihak perusahaan tidak akan menemui kesulitan, dan tidak akan menurun income pendapatannya. Dan secara politik, kami akan suarakan terus masalah ini,” tandasnya. (dep,mp) Foto : Runi/rni

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...